Daftar Judul Skripsi prodi Ilmu Pemerintahan (IP)

1. IMPLEMENTASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Studi diskriptif di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)
2. KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA (Studi di Kabupaten Seruyan)
3. IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DAERAH PAPUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK ( Penelitian di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Papua )
4. ENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN ARUS WISATAWAN (Studi di Pesisir Balekambang Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)
5. STRATEGI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) DALAM PEMENANGAN PEMILU 2009 (Studi di DPC Partai HANURA Kabupaten Nganjuk)
6. PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM ILKADA LANGSUNG KOTA MALANG (Studi di SMA N 08 Kota Malang)
7. PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA 2008 KOTA MALANG (Study kasus di Kecamatan Sukun Kota Malang)
8. REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN GRESIK (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan)
9. UPAYA PEMERINTAH KOTA BATU DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA ( Studi Kasus pada Dinas Pariwisata kota Batu)
10. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (Studi Alokasi Dana Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Punten Kec. Bumiaji Kota Batu)
11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
12. PARTICIPATORY BUDGETING ( Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008)
13. PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN (Studi Mengenai Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Kotawaringin Barat
14. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PLUS PADA MASYARAKAT MISKIN (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan DAU)
15. PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN (Studi pada Kelurahan Pandanwangi Kota Malang)
16. KEBIJAKAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) KOTA JAMBI DALAM UPAYA PENERTIBAN PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK KARET
17. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan)
18. SIKAP ANGKATAN MUDA MUHAMMADIYAH TERHADAP PARTAI MATAHARI BANGSA (Studi pada Angkatan Muda Muhammadiyah dan Partai Matahari Bangsa di Kota Malang)
19. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN SOCIAL FORESTRY (Studi Di Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan Masyarakat Hutan Samarinda)
20. KESIAPAN KPUD KOTA MALANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2009
21. DAMPAK KEBERADAAN PT. FREEPORT INDONESIA TERHADAP KONFLIK ANTAR ETNIS DI KABUPATEN MIMIKA (Studi Pada Konflik Antar Etnis di Kabupaten Mimika)
22. PERAN PANWAS DALAM PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA 2008 DI KOTA MALANG
23. POLA PENGKADERAN POLITIK MUHAMMADIYAH (Studi pada PWM Kalimantan Timur)
24. POLA REKRUITMEN DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN PONOROGO DALAM MENYONGSONG PEMILU LEGISLATIF 2009 (Studi di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Ponorogo)
25. PERANAN SERIKAT TANI DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Sengketa Hak Atas Tanah Antara Aliansi Gerakan Reforma Gerakan Reforma Agraria Dengan TNIAL Di Pagak Kabupaten Malang)
26. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Pada Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)
27. PENGUATAN BASIS MASSA PARTAI POLITIK (Studi Pada PKB dan PAN Kota Malang)
28. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA KEPADA PT LAMINDO INTER MULTIKOM
29. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN KONTROL PUBLIK (Studi Tentang Peran MCW (Malang Corruption Watch) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang di Bidang Pendidikan)
30. STRATEGI PARTAI BARU DALAM MEMPEROLEH DUKUNGAN PADA PEMILU 2009 (Study Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Batu )
31. STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM MERAIH DUKUNGAN MASSA ( Studi Perbandingan Pada PDI-P dan PPP Kota Blitar )
32. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG PELAYANAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA DI ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA
33. EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMULIHAN KONDISI MASYARAKAT PASCA BANJIR (Studi di Satuan Pelaksana Bencana Kabupaten Ponorogo)
34. PERAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI NUSA TENGGARA TIMUR
35. PERSEPSI SANTRI PONDOK PESANTREN BAITUL ARQOM DALAM PROSES PEMILIHAN ANGGOTA LEGESLATIF 2009
36. KONFLIK MASSA DALAM PILKADA LANGSUNG DI MALUKU UTARA 2007-2008
37. DAMPAK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU (KIK) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan)
38. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KUTAI TIMUR DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS (Studi di Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur)
39. EFEKTIVITAS KPK DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI LEMBAGA PERADILAN (Studi Kasus KPK 2008)
40. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN (Studi pada Desa Rensing Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur )
41. KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM (Studi di Kantor Satuan Pelaksana Penanganan Bencana SATLAK PB Pemerintah Kabupaten Malang)
42. KONFLIK PILKADA DI TUBAN (Studi pada KPUD dan Panwaslu Kabupaten Tuban)
43. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASURANSI KESEHATAN MISKAN DI KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
44. KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM (KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN KOTA BATU DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR)
45. SEKOLAH DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN MALANG (Studi Pada Sekolah Demokrasi di PL?CID?s Averroes Community Malang).
46. KINERJA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi pada Women?s Crisis Centre Sukma Bangsa Malang)
47. HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (Studi di Dinas Pariwisata Kota Batu)
48. POLA KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA BATU DENGAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PANDERMAN GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
49. EKSISTENSI KOMISI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Komisi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur)
50. PROSES PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2003 (Studi Di Wilayah Kelurahan Guntung Payung dan Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan